URBAN DEVELOPMENT ISSUE AND DUALISTIC GOVERNANCE SYSTEM IN BATAM CITY OF INDONESIA

Batam is an island-city in Indonesia. Strategically located in the Malacca Straits and close to Singapore and Johor (Malaysia) cities, Batam gains its status as a Special Economic Zone (SEZ) which has made its growth rapid and was categorized as one of the fastest-growing cities in the world in term of population according to US-based consultancy Demographia (The Guardian, 2015). As result, carrying capacity and land shortage of Batam has become the main concern followed with the issues of clean water supply availability, high amount of domestic waste and land management including coastal reclamation activities. Moreover, the existence of two government agencies in managing the development of Batam has led to the dualism of planning governance and caused the conflict of authority. The underlying conflict pits Batam-Indonesia Free Zone Authority (locally known as BP Batam), which is a central government agency and the local government, Batam City Government (locally known as PEMKO Batam).

SEJARAH RENCANA PENGEMBANGAN PULAU BATAM TAHUN 1979

Gambaran Wilayah Pulau Batam Tahun 1970-an

Pulau Batam mulai dikembangkan oleh Pertamina sejak tahun 1969 dan pada tahun 1972 diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.20 Tahun 1972 untuk meneruskan pembangunan Daerah Industri Pulau Batam dengan biaya oleh Pertamina, kemudian pada tahun 1973 dengan Keppres No.41 Tahun 1973 partisipasi Pemerintah secara langsung diwujudkan.

Ketua Otorita Batam B.J. Habibie sedang menjelaskan rencana pengembangan Pulau Batam kepada Presiden Soeharto sambil melihat peta Pulau Batam

Pada waktu krisis Pertamina tahun 1975/1976, pembangunan di Batam mulai menyurut, pada waktu itu telah dilakukan pembukaan dan pembangunan daerah Batu Ampar, Sekupang dan Pantai Timur. Khususnya di Batu Ampar dan Sekupang pembangunan yang dilakukan lebih pesat, meliputi: pelabuhan laut, sekolah, perkantoran, rumah sakit, perumahan, pembangkit tenaga listrik dan penyediaan air bersih. Di Batu Ampar, beberapa kegiatan industri telah mulai beroperasi. Usaha peternakan, perikanan, industri telah dikembangkan di sekitar Sekupang, Batu Ampar dan Pantai Timur.

KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR DALAM PENATAAN RUANG KOTA BATAM

Kita semua tentu masih ingat dengan tragedi bencana tanah longsor yang terjadi di Banjarnegara (Jawa Tengah) yang merenggut korban jiwa hingga mencapai hampir 100 orang pada akhir tahun 2014 lalu, dan pada awal tahun 2016 ini warga Batam juga dikejutkan dengan terjadinya tanah longsor di jalan menuju ke arah Tanjungpiayu sehingga menyebabkan amblasnya jalan di Bukit Kemuning dan mengakibatkan beberapa rumah warga rusak parah. Tentunya tragedi tersebut menjadi keprihatinan kita bersama dan diharapkan tidak terjadi kembali sehingga perlunya tindakan-tindakan antisipatif (mitigasi) khususnya dalam perspektif kebijakan penataan ruang kota.